Jakarta - Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Berau berjalan beriringan dengan kebutuhan pembangunan yang masih cukup luas. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Sri Juniarsih didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, Kepala BPKAD Berau, Sapransyah, serta Kepala Bapenda Djupiansyah Ganie dan Kepala Bapperida Berau, Endah Ernany Triariani.
Rombongan Pemkab Berau diterima langsung oleh Nufransa Wira Sakti selaku Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Sandy Firdaus selaku Direktur Dana Transfer Umum.
Sri Juniarsih mengatakan, audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Berau untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
“kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Mulai dari wisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, berbagai kebutuhan tersebut penting disampaikan secara langsung agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah secara lebih utuh.
Bupati menyebut, dalam pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan sejumlah solusi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Ia berharap hasil komunikasi dengan pemerintah pusat tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Berau.
“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Berau,” katanya.
Sri Juniarsih menegaskan, Pemkab Berau akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi Berau sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. (Prokopim)
