Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menerima kunjungan tim penilai Arindama tahun 2024, di ruang Rapat Vicon Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin (25/11/2024).
Penilaian Arindama ini sebagai wujud apresiasi bagi Pemerintah yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Kepala Dinas DPPKBP3A , Rabiatul Islamiyah menyampaikan keseteraan gender memiliki akses setara dalam memenuhi hak dan ruang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pemerintah Kabupaten Berau telah mengimplementasikan dalam kebijakan melalui Perda nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarus Utamaan Gender.
Kabupaten Berau memiliki 24 Organisasi perempuan yang tiap bulan dibina dengan pelatihan agar wanita semakin berdaya guna dan dapat meningkatkan ekonomi mandiri tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita.
"Kesetaraan gender mempunyai peran untuk perempuan agar mandiri dan produktivitas sebagai penguatan kapasitas organisasi dalam advokasi pemberian kebijakan dan pendampingan," ucapnya.
"Ajang ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi inspirasi dan praktik terbaik antar daerah sehingga dapat berkontribusi dan memprioritaskan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan," harapnya.
Dalam penilaian Arindama tahun 2024 ada 7 indikator untuk penilaian yaitu internalisasi, sumber daya manusia dan sumber daya aparatur, penilaian data terpilah, peran akademisi, peran perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, kriteria penunjang dan yang terakhir adalah inovasi.
Selanjutnya Bupati Sri Juniarsih mengatakan Pengarus Utamaan Gender merupakan sebuah prioritas dari Pemerintah Kabupaten dan merupakan kebijakan untuk melindungi, membina dan mendamping perempun dan anak.
"Pendampingan terhadap korban kekerasan agar tidak terbawa trauma terlalu lama dan bisa menjdi anggota masyarakat yang baik serta memiliki masa depan," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Berau juga memberi pembinaan kepada UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta meminimalisir faktor- faktor kekerasan yang terjadi. Karena salah satu faktor utama kekerasan ini adalah masalah ekonomi. (AJ/Prokopim)
