TALISAYAN – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan kampung. Salah satunya melalui pelaksanaan tes urine bagi aparatur kampung di wilayah pesisir yang digelar di Kantor Kecamatan Talisayan, Senin (10/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau ini diikuti sebanyak 179 aparatur kampung dari tiga kecamatan. Masing-masing terdiri dari 44 orang dari Kecamatan Tabalar, 63 orang dari Kecamatan Biatan, dan 44 orang dari Kecamatan Talisayan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang hadir sebagai pembina Kesbangpol, turut memberikan arahan sekaligus memantau pelaksanaan tes urine. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian dari langkah pembinaan, pencegahan, sekaligus deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Kepala Badan Kesbangpol Berau, Salim, mengatakan pelaksanaan tes urine merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menyasar aparatur kampung, tetapi juga perlu didukung lintas sektor, termasuk organisasi perangkat daerah, aparat keamanan, maupun instansi vertikal.
“Tes urine ini dilakukan agar aparatur pemerintah di Kabupaten Berau bersih dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Aparatur sehat, kampung kuat, masyarakat hebat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gamalis mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tes urine. Ia meminta seluruh proses dilakukan secara tertib, lancar, objektif, serta tetap menjunjung tinggi hak privasi peserta.
“Tes urine ini bukan hanya administratif semata. Ini merupakan upaya pembinaan sekaligus pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di lingkungan pemerintahan,” tegasnya.
Gamalis menekankan, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, profesionalitas, integritas dan kedisiplinan harus berjalan seiring dengan komitmen menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat, kita menaruh kepercayaan kepada aparatur. Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan menjaga profesionalitas, integritas, disiplin, serta menciptakan lingkungan pemerintah yang bebas dari penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Menurutnya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak terhadap kesehatan individu, tetapi juga dapat merusak keluarga, mengganggu produktivitas, hingga memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan mampu menjadi contoh sekaligus benteng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan kerja dan masyarakat.
“Jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan. Kita harus menjadi contoh dan benteng pertahanan dari penyalahgunaan narkoba,” pesannya.
Gamalis juga menegaskan pentingnya pelaksanaan tes urine secara objektif dan transparan, dengan tetap memastikan hak privasi seluruh peserta terlindungi.
“Pemkab selalu mendukung upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang sehat. Ini merupakan pondasi penting untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas,” pungkasnya. (Prokopim)
