TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama jajaran Forkopimda menerima audiensi Aliansi Masyarakat Berau (AMB), Selasa (15/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan sejumlah aspirasi masyarakat terkait persoalan BBM, tarif PDAM, konflik agraria hingga kebijakan daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Wakil Bupati Gamalis serta jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala OPD menegaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap penyampaian aspirasi masyarakat.
Sri Juniarsih mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Terkait BBM, Pemkab Berau terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Penyaluran kuota juga perlu disesuaikan dengan data kebutuhan kendaraan darat maupun air di Berau.
Pemkab juga mendorong pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh di masyarakat.
Sementara terkait tarif PDAM, pemerintah daerah menjelaskan bahwa tarif air bersih di Berau masih tergolong rendah dan telah sekitar tiga tahun tidak mengalami penyesuaian. Penyesuaian akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Dimulai dari pelanggan niaga, kemudian rumah tangga akan dikategorikan. Kalau tidak mampu, akan kita upayakan subsidi silang,” jelas Bupati.
Dalam persoalan agraria, Pemkab Berau juga membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi dan verifikasi data. Pemerintah daerah meminta persoalan yang dihadapi masyarakat disampaikan secara langsung agar dapat ditindaklanjuti bersama OPD terkait.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau bersama Forkopimda menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di daerah. (Prokopim)
