Tarakan - Wakil Bupati Berau Gamalis didampingi oleh Plt Kepala Dinas Perikanan Maulidiyah beserta DPC HNSI( Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Berau melakukan audiensi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ke Stasiun PSDKP Tarakan, Selasa (16/09/2025).
Rombongan dari Kabupaten Berau diterima secara langsung oleh Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Yoki Jiliansyah di Ruang Kerja Kepala Stasiun.
Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka perizininan Kapal penangkap dan Kapal Angkut Bagi nelayan khususnya Nelayanan diperairan Kabupaten Berau.
Disambut Baik oleh Kepala PSDP Tarakan Yoki Jiliansyah, Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau Maulidiyah beserta pengurus HNSI mengutarakan maksud maksud kedatangannya bersama rombongan adalah merupakan rangkaian dari silaturahmi Pemerintah Kabupaten Berau bersama Pengurus HNSI dan mencari solusi dari permasalahan bagi para nelayan.
Gamalis menjelaskan kondisi Kabupaten Berau saat ini telah terjadi penurunan inflasi, yang mana pada tahun lalu inflasi di Kabupaten Berau meningkat siginifikan karena kurangnya stok ikan dipasar, kondisi yang seperti ini yang dikhawatirkan akan terjadi kembali jika, para nelayan di perairan mengalami kendala baik operasional maupun perizinan.
"Saya berharap dalam pertemuan ini bisa menemukan solusi dan dalam pengurusan izin kapal dalam waktu dekat bisa terealisasi baik kapal angkut maupun kapal penangkap dan nelayan dapat kembali beroperasi di perairan," harapnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Perikanan Maulidiyah berharap dalam pertemuan ini bisa mendapatkan solusi dan penerapan kebijakan yang pro terhadap nelayan, karena kewenangan daerah sangat terbatas 0-12 merupakan wilayah Provinsi, diatas 12 merupakan kewenangan pusat, kondisi seperti ini sehingganya membuat komitemen kami membantu fasilitasi para nelayan dan saya menghimbau Kepada Pengurus HNSI(Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ) Kabupaten Berau untuk tetap kooperatif.
Menanggapi persoalan ini Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Yoki Jiliansyah mengapresiasi kapal penangkap di Kabupaten Berau memenuhi syarat dan izinnya dilaut dengan melakukan pemeriksaan kapal pengangkut dengan laporan dan pembahasan akan dilakukan di Pemerintah Pusat yang memiliki wewenag tersebut dan perlu diketahui nelayan ini merupakan sahabat perikanan Kabupaten Berau udah lengkap izinnya kapal penangkap.
"Ini kesempatan bukan hanya mencari solusi tetapi juga untuk sosialisi bagimanan izin untuk kapal pengangkut, tetapi disatu sisi izin kapal penangkap sudah memenuhi syarat dan layak operasi," katanya.
Kejadian ini diharapkan jadi pelajaran bagi teman - teman nelayan dan pengurus HNSI yang menaungi para nelayan dan saya berharap pada HNSI bisa bersinergi dengan PSDKP, dan untuk di PSDKP jika ada izin lengkap dan bisa beroperasi maka kapal diizinkan beroperasi di perairan.
"Baik kapal penangkap dan kapal pengangkut harus ada izin keduanya jangan hanya salah satu saja dan kapal harus memiliki identitas dan NIB, jika tidak ada kelengkapan administrasi surat menyurat maka akan tindak pidana," tegasnya.
"Harapan kami kita saling komunikasi saling bersinergi karena PSDKP ini sebagai sahabat nelayan," tutupnya.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan dapat terjalin kerja sama yang lebih baik antara Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Pengurus HNSI dengan PSDKP. (AJ/Prokopim)
