TANJUNG REDEB - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Rabu (3/1). Rakor ini dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rakor ini membahas mengenai perkembangan inflasi yang ada di setiap daerah. Termasuk beberapa faktor penyebab inflasi ini. Sekaligus upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Rakor ini juga sebagai bentuk evaluasi perkembangan inflasi pasca libur Natal dan Tahun Baru.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka inflasi berdasarkan year on year pada Bulan Desember 2022 ke Desember 2023 sebesar 2,61 persen.
Sementara untuk data mounth to mounth pada bulan November 2023 ke Desember 2023 sebesar 0,41 persen. "Angka mounth to mounth ini merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir jika dibandingkan pada Bulan Desember di tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Kemudian untuk faktor penyebab inflasi tertinggi diantaranya makanan, minuman dan tembakau, transportasi, rekreasi, olahraga dan budaya, perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dan komoditas yang dominan memberikan andil pada inflasi yaitu beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam ras.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan, beberapa arahan yang disampaikan dalam rakor tersebut akan menjadi catatat untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. "Tadi sudah disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi laju inflasi. Ini menjadi perhatian kita bersama," katanya. (SS/Prokopim)