BALIKPAPAN - Pjs Bupati Berau, Sufian Agus menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Rabu (6/11/2024) di Balikpapan.
FGD ini mengangkat tema "Mewujudkan Sinkronisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur."
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rahmad di Hotel Novotel Balikpapan.
Dalam sambutannya, Ujang Rahmad mengungkapkan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, sektor usaha pertambangan, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa sektor pertambangan harus berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal agar dampak positifnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar.
“Kegiatan pertambangan yang dikelola dengan baik akan memberi manfaat tidak hanya bagi perekonomian daerah, tetapi juga harus mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha pertambangan," ujarnya.
Pjs Bupati Sufian Agus dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi atas diselenggarakannya FGD ini, yang menurutnya merupakan langkah penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.
"Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat relevan dengan rencana pembangunan jangka panjang kami, yang tidak hanya fokus pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan," ungkapnya.
FGD kali ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program PPM yang ada di sektor pertambangan mineral dan batubara dengan arah dan tujuan pembangunan daerah. Para peserta FGD terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan konstruktif terkait pentingnya integrasi kebijakan dan program yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana memaksimalkan potensi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan pertambangan.
Selain itu, para peserta juga membahas strategi untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pentingnya pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dalam implementasi program-program PPM.
Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat terwujud sinkronisasi yang lebih baik antara kebijakan pembangunan daerah dengan program-program PPM di sektor pertambangan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. (ZW/Prokopim)
