Batam – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memanfaatkan hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI XVII di Batam, Selasa (20/1/2026), untuk mendorong kejelasan kebijakan pusat yang berdampak langsung pada pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya terkait kepegawaian, Dana Desa, dan perlindungan sosial.
Dalam dialog bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh, dibahas penguatan manajemen talenta ASN, penataan kebutuhan pegawai daerah, serta percepatan digitalisasi layanan kepegawaian. Isu ini dinilai penting bagi daerah untuk memastikan ketersediaan SDM aparatur yang profesional, adaptif, dan sesuai kebutuhan pelayanan publik.
Pembahasan berlanjut pada dialog bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang menitikberatkan pada optimalisasi Dana Desa dan peran strategis pemerintah kabupaten dalam pendampingan desa. Dalam forum tersebut, Bupati Sri Juniarsih menegaskan pentingnya kepastian regulasi agar desa memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Bupati Berau juga menyoroti perlunya kesiapan desa dalam menghadapi perubahan kebijakan pemanfaatan Dana Desa, termasuk rencana dukungan terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi fleksibilitas desa dalam membiayai program prioritas yang telah direncanakan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa menyampaikan bahwa Dana Desa tetap dialokasikan, namun diarahkan untuk memperkuat pemerataan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai aset desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Sementara itu, dalam dialog bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dibahas peran pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan sosial, termasuk implementasi Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengurangan kemiskinan berbasis pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan aktif memastikan program berjalan tepat sasaran sesuai kondisi sosial di wilayah masing-masing.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa Rakernas APKASI menjadi sarana strategis untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara realistis di daerah.
“Daerah perlu dilibatkan secara aktif agar kebijakan pusat benar-benar menjawab kebutuhan lapangan dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya,” ujarnya. (Prokopim)
