SAMARINDA – Kabupaten Berau kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, Kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dan Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, dalam acara resmi di Auditorium Nusantara, Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Berau, dan ke 8 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Berau Gamalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said, Kepala Inspektorat Berau, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran jajaran ini menunjukkan kekompakan dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah daerah yang mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia juga mengingatkan bahwa meski opini WTP diraih, terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
"Laporan hasil pemeriksaan disampaikan tepat waktu, dan kami berterima kasih atas dukungan Kepala daerah serta DPRD. Beberapa rekomendasi kami harap menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini adalah hasil dari komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah yang terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Ini adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh perangkat daerah. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan integritas, sinergi, dan profesionalisme,” ucap Bupati.
Ia menambahkan bahwa WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki diri. Kami tidak boleh lengah. Rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan berorientasi pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menambahkan bahwa capaian opini WTP ini tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah lengah. “Ini adalah hasil kerja bersama yang patut disyukuri, namun sekaligus menjadi tantangan untuk terus memperbaiki diri. Kami di jajaran pimpinan daerah akan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan ke seluruh OPD,” kata Gamalis.
Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, juga menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal pengelolaan anggaran. Ia menyebut opini WTP sebagai simbol kepercayaan publik yang harus dijaga. “DPRD akan terus mendukung dan memastikan bahwa rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD,” tegasnya.
Selain Kabupaten Berau, BPK RI Perwakilan Kaltim juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. (ZW/Prokopim)
