SAMARINDA - Bersama kepala daerah se Kalimantan Timur, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengikuti rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di digelar di ruang ruhui rahayu Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda, Senin (3/8/2026). Rakor dengan tema optimalisasi pendapatan daerah ini dipimpin langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur, Seno Aji dan Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Membuka pemaparan, Gubernur Rudy Mas’ud, mengungkapkan rapat koordinasi bertujuan memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta bersama berkolaborasi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih menyikapi kondisi keuangan daerah saat ini. Secara khusus gubernur mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal. “Pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah satu tim. Jadikan APBD sebagai instrumen pembangunan berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ungkapnya.
Gubernur juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk berkolaborasi dan berinovasi memperkuat tranformasi digital dalam optimalisasi pendapatan daerah. Bersama memangun Kaltim yang maju melalui sinergi dan terobosan yang nyata dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, mengembangkan inovasi pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak. “Sinergi optimalisasi pendapatan daerah dengan memperkuat koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, integrasi data dan harmonisasi kebijakan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kepada gubernur mengharapkan dukungan dalam percepatan pembangunan di Bumi Batiwakkal. Terkhusus dalam optimalisasi pendapatan daerah yang hingga pertengahan tahun 2026 masih menunggu anggaran kurang salur transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Kondisi ini juga dialami pemerintah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. “Kami berharap bapak gubernur dan wakil gubernur dapat membantu mengkomunikasikan ke pemerintah pusat terkait dana kurang bayar ke kabupaten dan kota saat ini,” ungkapnya.
Akan tetapi, dijelaskan Sri Juniarsih meskipun anggaran saat ini masih sangat terbatas Pemkab Berau memastikan pembangunan berjalan dengan tetap mengutamakan program skala prioritas. Termasuk memastikan tidak adanya pemangkasan tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. “Kita tetap bersyukur akan tetap berupaya yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terus berkomunikasi ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain itu dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah, Pemkab Berau dijelaskannya terus melakukan terobosan dan inovasi dengan memperkuat pembangunan disektor non tambang. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang diyakini akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sri Juniarsih kembali mengharapkan dukungan Pemprov Kaltim agar sektor ini semakin menggeliat di Bumi Batiwakkal. “Sektor pariwisata adalah salah satu transisi yang sedang kami persiapkan. Tentu ini membutuhkan kerjasama yang baik. Bukan hanya untuk Kabupaten Berau, tetapi juga untuk mengangkat Kalimantan Timur,” tandasnya.
Menyikapi penyampaikan Bupati Sri Juniarsih Mas dan juga Bupati Wali Kota Se Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, untuk bersama sama kepala daerah se Kalimantan Timur bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia maupun kementerian terkait di Jakarta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, yang turut mendampingi Bupati Berau dalam rakor menjelaskan, Realisasi Anggaran dan Belanja Kabupaten Berau 2026 (Jan-Juli 2026) tercatat anggaran pendapatan kurang lebih sebesar Rp 2,977 T dengan realisasi sekitar Rp 1,341 T atau 45,05 persen. Sedangkan anggaran belanja tercatat Rp 3,666 T dengan realisasi belanja berkisar Rp 1,354 T atau sekitar 37,95 persen. (Prokopim)
