SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak terlantar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim.
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026), disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pertemuan kepala daerah se-Kalimantan Timur untuk membahas berbagai isu strategis daerah.
Kerja sama ini menjadi langkah bersama untuk memastikan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu dan kelompok rentan lainnya, tetap mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Fokusnya mencakup pemenuhan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penetapan status hukum melalui proses perwalian di pengadilan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata. Setiap anak berhak mendapatkan identitas hukum, perlindungan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara sehat dengan akses pendidikan dan kesehatan yang layak.
"Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak," tegasnya.
Ia juga memastikan komitmen tersebut akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh perangkat daerah. Program Kabupaten Layak Anak (KLA), menurutnya, tidak boleh hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor.
"Saya akan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program Kabupaten Layak Anak tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan diwujudkan secara nyata melalui kolaborasi lintas sektor," ujarnya.
Di Kabupaten Berau, penanganan anak terlantar selama ini telah dilaksanakan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial melakukan asesmen dan penyusunan laporan sosial, sekaligus memberikan pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.
Sementara itu, bagi anak yang putus sekolah dan membutuhkan penanganan lanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Di tempat tersebut, anak memperoleh rehabilitasi sosial sekaligus pendampingan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang SLTA.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Berau berharap proses pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan serta penetapan perwalian bagi anak yang membutuhkan.
Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud dalam sambutannya menyampaikan bahwa anak merupakan amanah yang harus dipenuhi seluruh haknya. Menurutnya, kemajuan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.
"Menyikapi isu strategis pemenuhan anak dan kemajuan daerah, bukan hanya diukur dengan pemenuhan ekonomi, tetapi bagaimana juga kita sebagai pelayan publik ini bertanggung jawab terhadap perlindungan anak," tegasnya.
Senada, Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memastikan setiap anak terlantar memperoleh haknya. Mulai dari identifikasi dan verifikasi identitas, kondisi anak, pola pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologis.
Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait.
"Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak bagi anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut. Pembangunan terbaik dimulai dari membangun sumber daya manusia yang bermartabat dan mempunyai masa depan yang cemerlang," ucapnya.
Kerja sama ini melibatkan para kepala kejaksaan negeri se-Kalimantan Timur beserta jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta unsur pemerintah daerah melalui Biro Hukum dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. (Prokopim)