TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan data Indeks Desa (ID) Tahun 2026 di Ruang Sangalaki, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, dan diikuti para kasi pemerintahan dari sekitar 100 kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu, menjelaskan bahwa sejak 2025 pengukuran pembangunan desa menggunakan Indeks Desa (ID) sesuai Permendesa Nomor 9 Tahun 2024. Indeks ini menjadi indikator tunggal yang menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM).
“Dalam Indeks Desa terdapat enam dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Seluruh data akan dikumpulkan ke Kementerian Desa melalui tahapan pengukuran, verifikasi, dan validasi hingga 30 Juli 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan ID diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kampung karena menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan.
Secara capaian, perkembangan status desa di Berau menunjukkan tren positif. Desa berkembang menurun dari 39 menjadi 30, sementara desa maju meningkat dari 42 menjadi 47, dan desa mandiri naik dari 19 menjadi 22. Sejak 2024, tidak ada lagi desa berstatus tertinggal, meski selisih nilai antarstatus masih relatif tipis sehingga berpotensi mengalami perubahan.
DPMK pun menargetkan peningkatan status desa pada tahun mendatang, dengan dua kampung diarahkan menjadi desa mandiri, yakni Suaran dan Giring-Giring. Selain itu, tiga kampung ditargetkan naik menjadi desa maju, yaitu Merancang Ilir, Samburakat, dan Teluk Sumbang.
Sementara itu, Sekkab Berau Muhammad Said menekankan pentingnya keakuratan data yang diinput oleh pemerintah kampung. Ia meminta seluruh peserta mengisi data sesuai kondisi riil di lapangan.
“Data harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena ini akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini daerah menghadapi berbagai perubahan, termasuk pengurangan alokasi dana kampung. Oleh karena itu, pemerintah kampung diminta mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Prokopim)
