TANJUNG REDEB - DPMPK Berau bekerja sama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintah kampung di Ruang Geneva Hotel Bumi Segah, Senin (27/5/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei YSID pada tahun 2023 lalu di beberapa kampung. Dari survei tersebut ditemukan bahwa capaian sosial belum memuaskan serta terjadi kesenjangan kampung maju dan tertinggal. Hal ini pun menjadi catatan penting untuk bisa diperbaiki salah satunya melalui pelatihan kepemimpinan.
Kepala DPMPK Berau, Tenteram Rahayu menegaskan peningkatan kapasitas aparatur kampung ini merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan. Mengingat anggaran yang dikelola masing-masing kampung cukup besar. Dari data DPMPK, tahun 2022 anggaran yang digelontorkan ke kampung senilai Rp297 miliar, meningkat di 2023 menjadi Rp385 miliar dan di 2024 Rp453 miliar.
"Ada 47 kampung yang menerima lebih dari Rp2 miliar, 43 kampung menerima lebih dari Rp3 miliar, 8 kampung menerima lebih dari Rp4 miliar dan 1 kampung menerima masing-masing lebih dari Rp5 miliar dan Rp4 miliar. Anggaran ini cukup besar sehingga harus diimbangi dengan kepala kampung yang memiliki leadership dan kompetensi. Sementara hasil survei menunjukan bahwa kapasitas politik dan kepemimpinan kepala kampung masih rendah," tegasnya.
Dalam pelatihan ini juga akan difokuskan kepada para kepala kampung yang baru menjabat. Dari data yang ada, 37 kepala kampung merupakan pejabat baru. Sehingga kedepannya bisa membuat regulasi kampung di luar yang rutin, serta merancang kelembagaan pemerintahan yang baik.
"Pelatihan akan digelar dalam dua gelombang, yang pertama tanggal 27 sampai 28 Mei diikuti 30 kakam yang baru menjabat dan 44 yang udah lama. Kemudian tanggal 29 sampai 30 Mei diikuti 28 dan 26 kakam," jelasnya.
Sementara Bupati Sri Juniarsih menegaskan agar pelatihan ini bisa diikuti dengan maksimal. Sehingga hasilnya bisa diterapkan dalam menjalankan pemerintahan di kampung masing-masing. Sebagai ujung tombak pemerintah daerah, ia berharap lebih kepada seluruh kepala kampung untuk bisa memaksimalkan program kerja dan potensi di daerahnya.
"Kita memiliki kampung terbaik Nasional, Sumber Agung dan Labanan Makarti. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala kampung yang ada. Pelajaran apa saja yang bisa diperoleh untuk diterapkan di kampung masing-masing," katanya.
Ditegaskan juga agar kepala kampung dapat bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Jangan ada keinginan untuk memanfaatkan anggaran yang ada demi memenuhi kebutuhan pribadi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, beberapa kepala kampung terjerat kasus hukum karena melakukan penyelewengan dana kampung.
"Dalam waktu dekat ini saya akan mengeluarkan surat keputusan terhadap perpanjangan masa kepala kampung dari 6 menjadi 8 tahun. Ini tentu menuntut kampung harus lebih profesional lagi bekerja. Jangan sampai terlena hingga akhirnya terjerumus. Bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (SAM/Prokopim)
