TABALAR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2027 untuk wilayah pesisir resmi dimulai dari Kecamatan Tabalar. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Tabalar, Rabu (4/2/2026), dibuka langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi, Kepala Bapelitbang Endah Ernany, sejumlah kepala OPD, camat, serta enam kepala kampung se-Kecamatan Tabalar.
Dalam laporannya, Camat Tabalar Tri Anggoro menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya saat ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, persoalan utama yang masih dihadapi seluruh kampung adalah belum jelasnya tapal batas wilayah, baik antar kampung maupun antar kecamatan.
Ia menjelaskan, sengketa batas wilayah melibatkan Kecamatan Tabalar, Biatan, dan Sambaliung, khususnya di Kampung Pilanjau, yang hingga kini masih saling klaim. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pemerintahan kampung.
“Ini menjadi persoalan utama di Tabalar karena seluruh kampung belum memiliki batas wilayah yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, kebutuhan prioritas lainnya meliputi pembangunan drainase untuk normalisasi saluran air, penyediaan sarana air bersih bagi enam kampung, serta peningkatan jaringan listrik dan internet di Kampung Radak Buyung-Buyung, Semurut, dan Tabalar Muara. Kendala utama di wilayah tersebut adalah belum optimalnya pemasangan tiang listrik dan jaringan wifi.
Dari hasil Musrenbang kampung yang telah dilaksanakan sebelumnya, tercatat sebanyak 582 usulan program prioritas dari enam kampung di Kecamatan Tabalar.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dalam arahannya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), yang berimbas pada penurunan dana alokasi kampung secara nasional pada tahun 2026. Ia menyebutkan, Alokasi Dana Kampung (ADK) yang pada 2025 mencapai Rp320 miliar, turun menjadi Rp145 miliar pada 2026.
“Dengan kondisi anggaran yang menurun, kita harus memaksimalkan potensi alam dan pariwisata agar kampung bisa mandiri dan meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa wilayah pesisir, termasuk Tabalar, memiliki kekayaan alam dan potensi laut yang luar biasa. Oleh karena itu, kepala kampung didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan alam dan laut adalah karunia yang harus dikelola secara maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau mendorong enam kampung di Tabalar untuk memberdayakan potensi masing-masing, seiring dengan arah pembangunan daerah yang mulai bertransisi ke sektor pariwisata. Keterbatasan DAK, lanjutnya, akan diimbangi melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Bupati memastikan Pemkab Berau terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar kampung guna mendukung peningkatan potensi dan pemberdayaan sumber daya alam. Ia juga meminta seluruh kepala OPD untuk memetakan dan mengakomodasi usulan prioritas dari kampung.
“Minimal dua sampai tiga usulan prioritas bisa diakomodir. Tidak semua bisa terpenuhi sekaligus, tetapi akan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan status perkembangan enam kampung di Kecamatan Tabalar, yakni satu kampung berstatus mandiri, Tubaan; tiga kampung berstatus maju, yaitu Tabalar Muara, Buyung-Buyung, dan Harapan Maju; serta dua kampung berstatus berkembang, Tabalar Ulu dan Semurut.
“Perkuat sinergitas dan jadikan Musrenbang sebagai penyeimbang agenda pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar prioritas dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Prokopim)
