Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Perlindungan Anak Kondisi Khusus, di Balai Mufakat, Selasa (27/05/2025).
Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk membangun komitmen dan kolaborasi bersama serta meningkatkan bagaimana pemahaman terhadap perlindungan anak berkondisi khusus serta bagaimana perlakuan, pencegahan serta penanganan terhadap anak berkondisi khusus.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Berau mengatakan dalam sambutannya bahwa bimtek ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemkab Berau dalam upaya pembangunan manusia agar berdaya saing dan anak dilindungi dari perlindungan, kekerasan dan diskriminasi, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi sensitifitas program yang berkelanjutan.
"Menjadi pndekatan insklusif dan membentuk sistem perlindungan anak yang berkondisi khusus serta peduli bagaimana melindungi anak khusus yg rentan menghadapi perlakuan tidak menyenangkan,diskriminasi, kelompok minoritas dan anak dalam situasi konflik ini perlu perhtian dan perlindungan ekstra," tegasnya.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini di buka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra M Hendratno, Ia pun sangat menyambut baik acara tersebut. Melalui bimtek ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Berau untuk terus peduli dan memberi perlindungan terhadap perlakuan anak khusus.
Pemerintah Kabupaten Berau memberi apresiasi dan menyambut baik atas inisisasi DPPKBP3A sebagai upaya memberikan hak dan jaminan tentang perlindungan anak dari kekerasan.
"Saya berharap para aktivis PATBM dan relawan SAPA mengikuti kegiatan, dan berharap ini sebagai komitmen dalam perlindungan terhadap anak - anak dan bersatu untuk optimis dan sinergi untuk Kabupaten Berau layak bagi smua anak,"harapnya.
Bimtek yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan narasumber ibu Siti Woelandari Purwantini S.Psi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dihadiri oleh 167 peserta.
Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Berau sebagai Kabupaten layak anak dalam menjamin pemenuhan hak anak, saat ini status berau layak anak berstatus madya, dari pratama slama 7 tahun.
"Jaminan perlindungan anak menjadi salah satu kebutuhan yg harus dipenuhi, dan ini menjadi indikator suatu kebeherhasilan pembangunan daerah," tutupnya. (AJ/Prokopim)
