Pulau Derawan - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas DPPKBP3A menggelar rapat koordinasi dan Evaluasi kelompok kerja Penyusunan Dokumen PPRG dan PUG tingkat kabupaten Berau tahun 2025, di Mazaya Cotage, Selasa (18/02/2025).
Rakor PUG ini dibuka secara resmi oleh Sekkab Berau Muhammad Said, mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Kepala Dinas DPPKB P3A Rabiatul Islamiyah, Camat Pulau Derawan Samsudin Amba Kadang dan Fasilitator Pengarus Utamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur Dwi Hartini.
Dalam sambutannya, Sekkab Berau Muhammad Said menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau menyambut baik akan terlaksana kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sinergitas dan melaksanakan agenda pembangunan perspektif gender di Kabupaten Berau.
Melalui kesempatan ini saya mendorong seluruh perangkat daerah dapat berfungsi maksimal dengan tugas dan pokok fungsi masing - masing dan laksanakan pendampingan PPRG dengan baik agar tidak terjadi lagi kesenjangan dalam artian pembangunan dalam daerah sudah tercapai.
"Kepada seluruh stakeholder, segera petakan sejauh mana pelaksanaan strategi PUG dalam pengumpulan dokumen bukan hanya untuk penilaian anugerah parahyta ekapraya, dan segera inventarisasi kebijakan/program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender dan segera mengevaluasi perkembangan keberhasilan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Berau," pesannya.
Pesan tersebut disampaikan Sekkab Berau Muhammad Said saat membuka acara Rakor dan Evaluasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kabupaten Berau Tahun 2025.
Sementara itu Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Berau Rabiatul Islamiyah dalam laporannya menyampaikan Pengarusutamaan gender merupakan program yang harus di laksanakan baik pemerintah pusat maupun daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan harapan kesetaraan gender dapat di capai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
"Mari bersama - sama dan bersinergi untuk kesetaraan gender dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan mengambil keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan," katanya.
Dalam Implementasinya, pengarusutamaan gender hendaknya dimaknai secara komprehensif dari hulu sampai hilir dan lebih fokus terhadap penyelesaian tujuh prasyarat PUG sebagai wujud nyata dukungan kita dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan.
“Untuk itu seluruh pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah harus bekerja bersama-sama, membangun, menguatkan komitmen, menyusun rencana aksi dan bertanggung jawab bersama dalam mengimplementasikannya, serta menjalin komunikasi menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan kesetaraan gender di sebuah wilayah,” tutupnya.
Olehnya itu, ia mengajak kepada seluruh anggota pokja PUG agar lebih aktif mengambil peran, dan mendukung secara nyata dengan program dan kegiatan yang responsif sebagai implementasi strategi pengarusutamaan gender pada instansi masing-masing demi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Berau. (Aji/Prokopim)
