Tanjung Redeb - Wakil Bupati Berau, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Berau secara resmi membuka kegiatan Koordinasi TPPS dan Evaluasi Capaian 8 Aksi Konvergensi pada Rabu (11/12/2025) di ruang rapat RPJPD Bapelitbang. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Berau.
Kegiatan berlangsung dengan sesi pemaparan, diskusi teknis, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar penguatan program percepatan penurunan stunting tahun 2025.
Diikuti oleh, kecamatan, OPD dan instanti terkait lainnya. Menghadirkan narasumber dari Tim Ahli Stunting Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Riyadi
Dalam sambutannya, Gamalis menegaskan bahwa hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi alarm bersama. Berdasarkan penilaian kinerja aksi konvergensi, Kabupaten Berau berada di posisi ke-10 atau peringkat terakhir dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, dengan capaian skor 94.
“Tentu ini menjadi evaluasi besar bagi kita semua. Penanganan stunting belum maksimal, sehingga harus kita benahi bersama, khususnya dalam koordinasi lintas sektor,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa stunting bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berhubungan dengan faktor sosial, lingkungan, edukasi gizi, hingga pola pengasuhan. Karena itu, menurutnya, seluruh sektor harus bergerak serentak, tidak dapat bekerja parsial.
Kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan strategi antar-perangkat daerah, mengidentifikasi kendala lapangan, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan tiap aksi. Termasuk di dalamnya, evaluasi capaian 8 aksi konvergensi, yakni Analisis situasi, Penyusunan rencana kegiatan, Rembuk stunting, Peraturan Bupati/Walikota, Pembinaan, Sistem manajemen data stunting, Pengukuran dan publikasi, Review kinerja tahunan.
Gamalis menegaskan pentingnya peningkatan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan. “Saya menginstruksikan seluruh anggota TPPS dan perangkat terkait untuk mengoptimalkan pendampingan keluarga berisiko stunting, memastikan layanan kesehatan ibu dan anak semakin berkualitas, menguatkan edukasi gizi, serta memperbaiki manajemen data stunting,” ujarnya.
Ia juga mendorong sinergi lebih kuat dari seluruh unsur terkait, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kampung/kelurahan, TPK, KPM, hingga lembaga masyarakat, guna memastikan intervensi pencegahan berjalan tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi wujud kehadiran kita dalam meningkatkan kesehatan dan masa depan anak-anak Bumi Batiwakkal,” tutupnya. (Prokopim)
