Gunung Tabur - Sekkab Muhammad Said mewakili Bupatk Berau menghadiri groundbreaking Pembangunan Rumah Layak Huni di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur pada Jumat (27/12/2024).
Hal ini merupakan wujud kerjasama PT Berau Coal (Sinar Mas Grup) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalan rangka mendorong gerakan nasional Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat seperti disampaikan Dewan Komisaris PT. Berau Coal Edy Santoso dalam sambutannya.
“BC berkomitmen untuk membangun rumah layak huni di Kabupaten Berau untuk masyarakat Kabupaten Berau. Kami mau kembalikan hasil kerja masyarakat kembali kepada masyarakat juga," tuturnya.
Hingga kini, PT. Berau Coal sudah membangun lebih dari 100 rumah layak huni di beberapa daerah seperti di Lati, Petung, Merancang Ulu, Meraang dan Birang. Melalui program ini, diharapkan membantu kesejahteraan masyarakat khusunya Kabupaten Berau. Rumah yang akan dibangun merupakan tipe 45 dengan material kayu. Adapun fasiilitasnya berupa 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur dan teras.
Sementara itu, Sekkab Berau Muhammad Said, menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggj-tingginya kepada PT. Berau Coal beserta seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Dirinya juga berharap, melalui program ini akan terus melahirkan program lainnya untuk pemberdayaan masyarakat khususnya Komunitas Adat Terpencil di daerah pertambangan.
“KAT di Kampung Birang ini masih banyak termasuk ke wilayah pertambangan, maka pembangunan RLH ini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang berladang dan berpindah-pindah," katanya.
Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Rumah Umum dan Komersial, Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, yang turut mengikuti kegiatan groundbreaking. Dirinya menyampaikan melalui program yang dilakukan PT. Berau Coal ini dapat mendukung tercapainya target 3 juta rumah yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya.
“Saya juga sangat berharap ada dukungan dari Pemkab Berau terutama proses perizinan, karena apa yang dilakukan ini tentu harus mempunyai legal formal yang bisa depegang masyarakat," ujarnya. (DT/Prokopim)
